Oleh: Agus Santoso Budiharso, Dosen Universitas Prisma, Sekretaris Dewan Pakar Kaluarga Alumni Geografi Universitas Gadjah Mada
Dunia kembali diuji. Di tengah deru bom dan reruntuhan yang membungkus langit Gaza dengan debu dan api, umat manusia ditantang untuk memilih: tetap menjadi penonton bisu, atau berdiri menyuarakan kebenaran yang selama ini dibungkam.
Ketika anak-anak terbunuh dalam pelukan ibu mereka, dan rumah-rumah hancur bersama sejarah yang mereka miliki, pertanyaan paling mendasar muncul: di manakah keadilan?
Tragedi di Gaza bukan sekadar konflik bersenjata. Ini adalah kisah panjang penjajahan, pengusiran, dan perampasan hak hidup.
Ini adalah wajah nyata dari sebuah sistem yang membiarkan satu bangsa dikurung, diblokade, dan dibombardir selama lebih dari tujuh dekade.
Dan lebih menyakitkan lagi, dunia yang katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia sering kali memilih diam.
Realitas yang Disembunyikan
Palestina bukan hanya tentang Muslim. Di tanah ini, selama ribuan tahun, juga hidup komunitas Kristen yang menjadi bagian dari jalinan sejarah dan budaya Palestina.
Yerusalem, Bethlehem, dan Nazaret bukan hanya kota-kota suci bagi umat Islam, tetapi juga memiliki arti spiritual mendalam bagi umat Kristen.
Komunitas Kristen Palestina telah hidup berdampingan dengan umat Muslim dalam harmoni sosial yang terbangun sejak masa Kekhalifahan awal hingga masa Mandat Inggris.
Namun, komunitas Kristen ini pun menjadi korban dari pendudukan Israel yang brutal dan sistematis. Salah satu contoh paling menyayat adalah kasus rumah yang kini ditempati oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Menurut catatan sejarah, rumah tersebut dulunya dimiliki oleh Dr. Anis Kardosh, seorang dokter Kristen Palestina. Ia bersama keluarganya terpaksa meninggalkan rumah itu saat peristiwa Nakba 1948, ketika lebih dari 750.000 warga Palestina diusir dari tanah mereka oleh milisi Zionis.
Dr. Kardosh bukan satu-satunya. Ribuan keluarga Kristen Palestina mengalami nasib serupa. Mereka kehilangan rumah, tanah, dan hak untuk kembali.
Banyak dari mereka hingga kini hidup sebagai pengungsi di berbagai belahan dunia, menyimpan kunci rumah yang tak lagi dapat mereka masuki.
Properti mereka diubah status hukumnya oleh otoritas Israel dan diberikan kepada imigran Yahudi yang baru datang dari Eropa dan Amerika Utara.
Ironisnya, kasus-kasus ini nyaris tidak terdengar dalam diskursus publik internasional. Narasi yang mendominasi media global lebih sering menggambarkan konflik Palestina-Israel sebagai perang antaragama, antara Muslim dan Yahudi.
Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks dan menyakitkan. Pendudukan Israel menyasar semua rakyat Palestina, tanpa pandang agama. Ini adalah penjajahan, bukan perang keyakinan.
Banyak tokoh agama Kristen dunia telah mengangkat suara mereka. Paus Fransiskus, Patriark Ortodoks, dan berbagai gereja Protestan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan komunitas Kristen Palestina.
Namun suara-suara ini sering diabaikan atau dikaburkan oleh arus utama media dan diplomasi politik yang lebih memilih membela narasi dominan pro-Israel.
Data yang dikumpulkan oleh organisasi HAM lokal dan internasional menunjukkan tren menurunnya jumlah warga Kristen Palestina dari tahun ke tahun.
Tekanan ekonomi, pembatasan gerak, dan pengambilalihan properti secara paksa telah memaksa banyak keluarga Kristen untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka. Hal ini merupakan bentuk “penghapusan lambat” identitas lokal yang dilakukan secara sistemik.
Realitas semacam ini memperlihatkan dengan gamblang bahwa konflik ini bukan sekadar benturan antaragama atau antarideologi. Ini adalah soal hak hidup, hak milik, dan eksistensi manusia.
Ketika satu bangsa—baik Muslim maupun Kristen—dijadikan target pengusiran dan pendudukan, maka dunia harus melihatnya sebagai tragedi kemanusiaan, bukan sekadar urusan politik regional.
Maka, saat dunia bersikap netral terhadap agresi Israel, sesungguhnya dunia sedang menutup mata terhadap kenyataan bahwa ini adalah upaya penghapusan historis sebuah bangsa dan warisannya.
Palestina adalah rumah semua umat—dan jika rumah itu dihancurkan dengan bom dan didiamkan oleh dunia, maka bukan hanya Palestina yang kalah, tetapi juga kemanusiaan kita bersama.
Amerika Serikat dan Hak Veto yang Membungkam Dunia
Di balik penderitaan itu semua, berdirilah Amerika Serikat, negara yang mengklaim sebagai pembela demokrasi dan hak asasi manusia.
Tapi ironisnya, AS justru menjadi sponsor utama kekebalan Israel. Setiap kali Dewan Keamanan PBB hendak mengeluarkan resolusi yang mengecam agresi Israel, veto AS turun tangan.
Dengan bantuan militer senilai $3,8 miliar per tahun, AS mendanai sebagian besar operasi militer Israel. Bukan hanya itu, kekuatan lobi pro-Israel seperti AIPAC menjadikan isu Palestina sebagai pantangan di kancah politik AS.
Bahkan di dalam negeri, tokoh publik dan politisi sering kali bungkam karena takut dicap anti-Semit jika menyuarakan simpati kepada Palestina.
PBB yang Lumpuh
Pertanyaan logis pun muncul: untuk apa keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa jika ia tak mampu melindungi bangsa yang tertindas?
Sebuah lembaga yang didirikan untuk mencegah perang dan menjamin perdamaian justru terlihat tidak berdaya ketika menghadapi kasus penjajahan panjang seperti yang dialami Palestina.
PBB telah mengeluarkan puluhan resolusi yang mengecam tindakan Israel, namun semuanya tetap tidak dijalankan secara efektif. Hukum internasional berubah menjadi dokumen tak bergigi.
Salah satu akar persoalan utamanya adalah struktur Dewan Keamanan PBB yang timpang. Lima negara permanen—AS, Rusia, China, Inggris, dan Prancis—memiliki hak veto yang bisa membatalkan keputusan apa pun, bahkan jika seluruh dunia mendukungnya. Ini bukan demokrasi global, ini adalah dominasi lima negara terhadap nasib seluruh planet. Ketika AS menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel, seluruh upaya internasional terhenti seketika.
Bukan hanya gagal mengambil tindakan nyata, PBB juga tidak mampu membentuk pasukan perdamaian yang dapat hadir di Gaza.
Bahkan badan-badan kemanusiaan di bawah naungan PBB, seperti UNRWA, terus-menerus dihambat dan didiskreditkan.
Upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan pun dipolitisasi, membuat warga sipil Palestina semakin menderita dalam krisis yang seharusnya dapat direspon secara global.
Kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan global terhadap PBB. Negara-negara dunia ketiga, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga kemanusiaan mempertanyakan, apakah PBB masih relevan?
Jika lembaga sebesar itu tak mampu melindungi satu bangsa dari kehancuran yang tersistematis, maka dunia benar-benar sedang mengalami kemunduran peradaban. PBB harus direformasi agar kembali menjadi penegak keadilan, bukan alat kekuasaan.
Narasi Media yang Bias
Ketimpangan informasi telah menjadi senjata baru dalam perang modern. Dalam konflik Palestina, media arus utama internasional seringkali menampilkan narasi yang sangat berat sebelah.
Ketika roket ditembakkan dari Gaza, dunia diberi liputan besar-besaran tentang trauma warga Israel. Namun saat ratusan warga Gaza—termasuk perempuan dan anak-anak—dibunuh oleh serangan udara, itu hanya mendapat satu-dua baris berita.
Penggunaan istilah juga sangat manipulatif. Kata “pembelaan diri” (self-defense) digunakan untuk membenarkan tindakan brutal militer Israel terhadap infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, bahkan kamp pengungsi.
Narasi ini mengaburkan siapa pelaku dan siapa korban. Dunia diajak melihat korban sebagai ancaman, dan pelaku sebagai pihak yang membela diri.
Lebih dari itu, wartawan Palestina di Gaza menghadapi risiko kematian, intimidasi, dan sensor yang ekstrem. Banyak dari mereka kehilangan nyawa saat meliput di lapangan.
Media lokal Palestina dibom dan dibungkam. Di media sosial, konten pro-Palestina disensor, dibatasi, atau bahkan dihapus. Ini bukan hanya pembungkaman terhadap suara Palestina, tapi pembungkaman terhadap kebenaran itu sendiri.
Opini publik global akhirnya terbentuk dari informasi yang telah dimanipulasi. Ketika satu sisi didengar terus-menerus dan sisi lain dibungkam, maka masyarakat dunia tidak bisa membuat penilaian yang adil.
Ketimpangan informasi ini adalah bentuk lain dari kekerasan—bukan terhadap tubuh, tetapi terhadap nurani dan kesadaran umat manusia.
Kami Menyerukan Damai, Bukan Perang
Kami tidak bersorak ketika Tel Aviv hancur. Kami juga tidak bersorak ketika Gaza dibakar. Kami tidak berpihak pada peluru, tetapi berpihak pada keadilan. Karena kami tahu, tidak akan ada perdamaian sejati yang lahir dari ketimpangan, kebohongan, dan dominasi militer.
Kami menyerukan perdamaian. Tapi bukan damai palsu yang dibangun di atas reruntuhan rumah-rumah rakyat Palestina. Kami menyerukan perdamaian yang dilandasi keadilan.
Damai yang mengakui hak rakyat Palestina untuk hidup merdeka di tanahnya sendiri. Damai yang menghentikan blokade terhadap Gaza.
Damai yang memberikan keadilan bagi keluarga yang rumahnya dirampas, bagi anak-anak yang keluarganya dibunuh, dan bagi generasi yang tumbuh dalam pengasingan.
Seruan Global
Kepada dunia: bangunlah. Diam adalah kejahatan lain. Jika kita diam terhadap Gaza hari ini, kita akan membenarkan penjajahan di tempat lain esok hari.
Kepada PBB: rombak sistem yang timpang. Reformasi hak veto adalah kunci untuk mengembalikan kredibilitasmu.
Kepada Amerika Serikat: hentikan pembelaan buta. Jika Anda benar-benar menjunjung demokrasi, buktikan dengan berhenti mendanai pendudukan.
Kepada media internasional: bersikaplah adil. Beranilah memberitakan fakta, bukan hanya narasi resmi.
Kepada umat manusia: jadilah suara bagi mereka yang dibungkam. Jadilah cahaya bagi mereka yang hidup dalam gelap. Ini bukan soal agama, ini soal kemanusiaan.
Karena Gaza bukan sekadar nama di peta. Gaza adalah simbol nurani global. Dan selama Gaza diblokade, dibom, dan dibungkam, dunia ini belum sepenuhnya manusiawi.***
