Talamus.id – Tahapan Pemilu 2024 serentak baru akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Disaat ini beberapa Kabinet Indonesia Maju telah mulai aktif berkampanye serta berniat ikut konstestasi Pilpres 2024, antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Parawisata serta Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Menjawab perihal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Fahri Hamzah minta Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan beberapa menteri yang mulai aktif berkampanye dan mulai menunjukkan gerak- gerik politik untuk maju dalam Pemilu 2024.
” Secara umum, seluruh menteri yang memiliki konflik kepentingan baik pribadi ataupun jabatan hendaknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur sementara itu masih 2, 5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari cuan dan popularitas. Kesimpulannya presiden menanggung beban sendiri!,” ujar Fahri dalam keterangannya, Kamis ( 12/ 5/ 2022).
Fahri menegaskan kembali komitmen Presiden Jokowi yang menentang adanya sistem rangkap jabatan dalam semua lini pemerintahan. Tapi sulit jika di kabinet malah yang berkembang yaitu budaya tidak tahu diri.
” Pedagang menengah, seketika memegang jabatan politik penting ( memakai istilah penjelasan UUD, Bukan pejabat tinggi biasa) seharusnya tahu diri, berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden. Dan kalau mereka menganggap diri profesional, ya profesional aja, curahkan ilmu sedalam- dalamnya untuk membereskan kerja- kerja besar yang ditugaskan oleh Kepala negara. Habis itu kembali aja ke dunia profesional. Namun sayangnya pada Aji Mumpung, melihat popularitas sebagai segala- galanya. mau berkuasa!,” sentil Fahri.
Kesimpulannya, lanjut Fahri, kepercayaan yang sedemikian itu besar dari Presiden serta kekuasaan yang sedemikian itu luas malah digunakan buat membuat popularitas dan tentunya menaikkan pundi- pundi dengan alibi biaya politik.
Apalagi, tanpa canggung- canggung mereka bangga dengan semuanya sementara itu kerja tidak becus!
” Saya tahu betul kalau di negara kita aturan rangkap jabatan masih belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yang merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan harusnya mereka hindari. Pengabdian harus fokus tidak bisa di campur- campur dengan agenda pribadi,” tandas dia lagi.
Mungkin saja, tutur Fahri, mereka para pedagang ini yang juga menjadi pejabat, sukses meyakinkan presiden kalau mereka lebih efektif jika jadi pejabat dibandingkan birokrat ataupun politisi.
” Bisa saja, dan bisa jadi Presiden percaya. Tapi catat omongan saya. Ini awal bencana bagi kalian semua. Terlebih oleh sebagian pengamat mereka ini diberi gelar PENGPENG yaitu penguasa pengusaha atau secara bercanda kita sebut aja mereka itu PENGUASAHA. Mereka – mereka itu nggak mengerti makna luhur jadi abdi negara, dicampur- campur sehingga kerja tidak fokus. Parahnya sampai pada tahap bikin kebijakan yang untungkan pribadi,” sindirnya.
Oleh sebab itu, Fahri Hamzah berharap mudah- mudahan Presiden Jokowi sadar bahwa kabinet harus dipulihkan keadaannya, mengingat periode 2, 5 tahun masih panjang untuk fokus mengerjakan banyak hal bagi kepentingan umum yang sedang banyak terbengkalai.
” Selagi memiliki periode lebih dari 2,5 tahun hendaknya Presiden Jokowi merombak kabinetnya serta memberhentikan para menteri yang ditengarai mempunyai tekad politik, alhasil aktivitas dobel kedudukan dapat dihilangkan. Apa lagi krisis Global mengancam keadaan kita saat ini! Moga- moga presiden menyadari!” ujar politisi asal Nusa Tenggara Barat( NTB) ini.
