Talamus.id – Seorang wanita bergelar doktor di Kota Makassar inisial NN dituntut ganti rugi Rp 5 miliar oleh suaminya sendiri Yulian Aprianto.
NN digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar karena 13 tahun membohongi suaminya dengan mengaku gadis, padahal sudah berstatus janda sebelum menikah.
Pada putusan Nomor 1018/Pid.B/2020/PN Makassar disebutkan Yulian melakukan gugatan ini setelah mengetahui pasangannya pernah menikah pada 1996 dengan pria lain bernama Saiye Hanafi. Keduanya menikah pada 2006.
Yulian lalu mengajukan gugatan dengan menyebut dirinya mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh NN.
Yulian menyebut dirinya mendapatkan kerugian mencapai Rp 5 miliar karena dirinya membiayai pernikahan sampai biaya sekolah hingga NN mendapatkan gelar doktornya.
Saksi korban juga mengalami kerugian imateriil karena merasa tertipu dan malu disebabkan terdakwa sebelumnya pernah menikah dengan orang lain dan mengakui dirinya masih perawan dan tidak pernah memberitahukan statusnya tersebut kepada Yulian.
Di persidangan terungkap perkenalan keduanya terjadi saat dipertemukan oleh ibu NN. Keduanya berpacaran 3 bulan meski dengan jarak jauh, dikarenakan posisi Yulian saat itu berada di Jakarta dan NN berada di Makassar.
Selama proses pacaran itu, pihak keluarga tidak pernah memberitahukan status NN sebenarnya kepada Yulian.
Menariknya, sebelum melangsungkan pernikahan, pihak NN menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik adalah buku/kutipan Akta Nikah nomor 217/17/V/2016 tanggal 7 Mei 2006 yang mana tertuang status terdakwa adalah perawan sementara pada saat itu statusnya adalah janda.
Hakim Hartono Pancono, yang mengadili perkara ini, akhirnya menyatakan NN bersalah karena dianggap memberikan keterangan palsu ke dalam sebuah akta autentik tentang suatu kejadian sebenarnya.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan 9 hari,” kata Hartono dalam putusannya.
Pengadilan juga membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 5.000. Putusan ini dibacakan pada 11 Januari 2021 di PN Makassar.