Pemerintah Dinilai Anti Kritik, Publik Kembali Gaungkan Tagar Menuju Negara Otoriter

Rabu, 22 Juni 2022 - 02:22 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Talamus.id, Makassar – Pro dan kontra kembali menggema di ruang publik terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam RKUHP tersebut terselip pasal karet terhadap penghina presiden, penguasa yang sah dan lainnya.

Ancaman hukumannya pun beragam dari tiga sampai 4 tahun penjara.

Bukan Netizen Indonesia namanya jika terdapat hal yang dianggap berpolemik, maka kritik lewat tanda pagar pun akan menggema. Karena lewat tagar, kebijakan yang diambil pemerintah maupun rancangan undang-undang yang akan disahkan DPR terkadang berubah haluan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemilik akun @Nayya001 memaparkan empat ciri rezim politik otoriter.

“Lewat sejumlah kebijakan pemerintah. empat ciri rezim politik otoriter yaitu komitmen lemah terhadap aturan main demokrasi, penyangkalan legitimasi lawan politik, toleransi terhadap kekerasan,dan pembatasan kebebasan sipil,” kutipnya.

Pemerintah yang anti kritik tidak akan membuat bangsa ini mengalami kemajuan karena pada dasarnya kritik untuk intropeksi diri.

“Bagaimana Bangsa ini mau maju, jika Pemerintah anti kritik dan lebih memilih pujian palsu dari para penjilat penguasa,” gores akun @YulieReborn.

Negara otoriter menurut Prof Ariel Haryanto akademisi Australian National University sangatlah mengerikan apalagi jika rakyat jadi ikut terbawa arus otoriterisme.

“Negara otoriter memang mengerikan.Tapi yang lebih mengerikan adalah masyarakat pencinta penguasa otoriter yang besorak-sorai memuja keganasan Otoriterisme itu,” kutip akun @SoundOfSlave.

Sementara akun @DPO_Twity mencuitkan jika pemimpin otoriter tidak memiliki imajinasi yang tinggi.

“Semua pemimpin Otoriter tidak memiliki Imajinasi tentang ciri ciri Moral serta intelektual yang seharusnya menjadi inti dari sebuah kepemimpinan,” cuitnya.

Netizen lain pun menganggap di rezim saat inilah menguliti segala urusan.

“Baru sekarang sendal jepit jadi urusan negara, sama sekali tidak menyentuh hal yang bersifat substansial bagi rakyat, di tengah himpitan masalah² sosial & ekonomi,” ulas akun @DonWoi.

Hingga Selasa, 21 Juni 2022 pukul 11.11 Wita tanda pagar menuju negara otoriter telah mencapai 2.548 cuitan. []

Berita Terkait

“Meritokrasi Is Utopsi”
Cara Masak Sarden Simple dan Lezat
Cara Aktivasi Akun Siakba kpu go id
Utara Makassar Siap Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran
Waduk Nipa-nipa Berstatus Waspada! Warga Makassar Siaga Banjir
Ketahui Cara Melapor Konten Negatif ke Kemenkominfo
Susut Karena Tergosok 3 Huruf
Cut cut Wallpaper

Berita Terkait

Kamis, 14 Maret 2024 - 07:08 WITA

“Meritokrasi Is Utopsi”

Rabu, 7 Februari 2024 - 12:16 WITA

Cara Masak Sarden Simple dan Lezat

Rabu, 7 Februari 2024 - 07:31 WITA

Cara Aktivasi Akun Siakba kpu go id

Selasa, 30 Januari 2024 - 10:12 WITA

Utara Makassar Siap Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Jumat, 26 Januari 2024 - 18:20 WITA

Waduk Nipa-nipa Berstatus Waspada! Warga Makassar Siaga Banjir

Jumat, 12 Januari 2024 - 06:18 WITA

Ketahui Cara Melapor Konten Negatif ke Kemenkominfo

Kamis, 4 Januari 2024 - 11:48 WITA

Susut Karena Tergosok 3 Huruf

Senin, 1 Januari 2024 - 12:10 WITA

Cut cut Wallpaper

Berita Terbaru

Edukasi

Seperti Apa Kebahagiaan dan Cinta Itu?

Senin, 29 Apr 2024 - 17:54 WITA