Talamus.id, – Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar kemarin menegaskan kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan di tengah memanasnya situasi di negara itu. Myanmar kini di ambang perang saudara dan pertumpahan darah lebih parah tak bisa dihindarkan di tengah unjuk rasa menentang kudeta yang sudah menewaskan lebih dari 500 orang.
Christine Schraner Burgener dalam sidang tertutup dengan 15 anggota Dewan Keamanan PBB mengatakan para jenderal Myanmar yang mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari tidak mampu mengurus negara dan situasi di lapangan bisa kian memburuk. Demikian pernyataan yang diterima sejumlah wartawan.
“Pertimbangkanlah untuk mengambil tindakan bersama dan lakukanlah dengan benar apa yang berhak diperoleh rakyat Myanmar dan mencegah bencana multi-dimensi di jantung Asia,” kata dia.
Dewan Keamanan harus mempertimbangkan “tindakan yang cukup signifikan” untuk mengubah keadaan karena “pertumpahan darah sudah tidak terelakkan,” tegas Schraner Burgener.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), hingga kini tercatat sudah 536 warga sipil tewas dalam unjuk rasa sejak militer menahan pemimpin sipil terpilih Aung San Suu Kyi dan mengambil alih kekuasaan. Sebanyak 141 di antaranya tewas Sabtu lalu, hari paling buruk sejak unjuk rasa.
Militer Myanmar juga kian menggencarkan serangan terhadap etnis minoritas di perbatasan. Sabtu lalu jet-jet tempur Myanmar melancarkan serangan udara pertama kalinya dalam 20 tahun ke Negara Bagian Karen di sebelah timur Myanmar. Serangan itu menyebabkan ribuan warga melarikan diri ke perbatasan menuju Thailand.
Inggris mengajukan permohonan agar Dewan Keamanan PBB menggelar rapat untuk menanggapi memanasnya situasi.
“Kekerasan yang dilakukan militer sangat keji dan harus mendapat respons keras dari komunitas internasional,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward dalam jumpa pers virtual.
