JAKARTA, – Upaya pemulihan ekonomi nasional telah menyedot lebih dari Rp700 triliun. Tapi pertumbuhan ekonomi diramal masih bakal minus sampai akhir tahun.
Para pelaku dan analis ekonomi mulai mempertanyakan arah gelontoran dana besar itu. “Itukan jadi pertanyaan. Apa selama ini sasaran kita salah? Karena belum ada dampak berarti dalam pemulihan eknomi. Kita masih minus. Dalam industri masih terseok seok,” ucap Ekonom Sjamsul Ridjal, Sabtu (27/3/2021).
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman, sebelumnya juga mempertanyakan hal itu. Baca Juga
“Inikan menjadi tanda tanya dana jumbo itu belum bisa memulihkan pertumbuhan ekonomi. Ke mana sebenarnya dana itu. Kita tidak melihat efeknya,” katanya.
Menurutnya ada masalah pada efektivitas intermediasi, yaitu kegiatan pengalihan dana dari penabung kepada peminjam.
Kemudian untuk mengkapitalisasi modal tadi untuk mendorong supply driven itu tidak mulus, ada bottle neck-nya dan ini tentu harus disinergikan dengan kebijakan fiskal. Dan nyatanya di supply driven juga tidak berjalan dengan prima.
Tak cuma itu, suku bunga kredit konsumsi juga sudah diturunkan, tapi tak berpengaruh dalam mendorong permintaan atau demand. Alhasil, pertumbuhan ekonomi masih saja melempem.
“Dan ini tentu ada permasalahan di daya beli,” tambahnya.
Terakhir pada Januari lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelontorkan lagi Rp76 triliun untuk pemulihan ekonomi. Stimulus baru ini akan menyentuh sektor kesehatan untuk penanganan pandemi.
Sjamsul Ridjal menilai, sasaran anggaran tidak tepat jika dialokasikan untuk sektor kesehatan. Yang seharusnya menjadi prioritas penanganan adalah ekonomi marginal.
“Sektor UMKM paling terpuruk sejak pandemi. UMKM jatuh sangat dalam dan hanya bisa bangkit jika ada stimulus yang berkesinambungan,” ujar Sjamsul.
Saat ini kata Sjamsul, sektor kesehatan untuk penanganan pandemi menyedot lebih dari 70 persen anggaran negara. Alokasi dari utang negara juga sebagian besar dihabiskan untuk kesehatan. Sementara upaya pemulihan di sektor UMKM tidak digulirkan signifikan.
Sjamsul menilai cara pemerintah memetakan persoalan tidak tepat. Ada sektor yang diguyur dengan anggaran besar. Sementara terbukti tak memberi efek pada pemulihan ekonomi.
Di bagian lain, stimulus yang seharusnya di berikan pada sektor terdampak seperti UMKM hanya sedikit menerima kucuran. Akhirnya kata Sjamsul, terjadi ketimpangan multisektor. Karena terganggunya ekonomi kecil.
“Ada kesalahan dalam pemetaan kebijakan. Saya rasa harus dikaji ulang agar lebih tepat sasaran,” imbuh Sjamsul.
Program pemulihan ekonomi diprediksi butuh waktu hingga kuartal IV 2021. Untuk mendorong percepatan semua sektor, pemerintah akan kembali menggelontorkan stimulus.
Salah satunya yang diajukan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Menkeu mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp76 triliun.
Menkeu mengatakan, kebutuhan mendesak ini ada di semua sektor. Sektor kesehatan mendominasi dengan nilai Rp14,6 triliun. Yang meliputi penanganan pasien Corona yang meningkat sejak akhir 2020.
UMKM menerima kontraksi paling hebat selama pandemi. Lebih dari 300.000 UMKM terdampak sejak April 2020 lalu. Hingga kini hanya sekitar 20 persen yang bisa bangkit.