Talamus.id – Presiden Joko Widodo telah menuai kritik atas pernyataannya yang menyatakan bahwa presiden, menteri, dan pejabat publik diperbolehkan untuk berkampanye saat pemilihan presiden. Banyak pihak menilai bahwa hal ini melanggar hukum dan etika. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, pernyataan tersebut jelas salah dan dapat membuat negara cenderung mendukung calon tertentu dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Jokowi telah dua kali menyampaikan tentang bolehnya presiden berkampanye. Pada 24 Januari 2024 di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jokowi mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak, namun tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang berada di samping Jokowi, tersenyum mendengar ucapan tersebut.
Di Istana Bogor, Jawa Barat, dua hari kemudian, Jokowi membawa kertas karton bertulisan tentang aturan pemilu. Dia menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye. Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan netral dalam pemilihan presiden ini.
Meskipun Jokowi belum secara gamblang menyatakan dukungannya terhadap calon presiden tertentu, putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden Prabowo. Istri Jokowi, Iriana, bahkan sempat mengacungkan pose dua jari, yang merupakan simbol nomor urut Prabowo-Gibran, dari jendela mobil dalam kunjungan di Salatiga, Jawa Tengah, Senin, 22 Januari 2024.
Pakar politik Ikrar Nusa Bakti menyatakan bahwa Jokowi telah ingkar janji untuk menjamin pemilihan presiden berjalan netral. Menurutnya, hal ini menyebabkan pelaksanaan pilpres 2024 menjadi tidak adil.
