Pro Kontra Pengesahan RKUHP, KAMMI Makassar: Mempersempit Ruang Kebebasan Berpendapat

Minggu, 1 Januari 2023 - 14:03 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Talamus.id, Makassar – Pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai pro kontra di tengah-tengah publik. Tak sedikit kelompok masyarakat yang menolak karena dinilai mengandung pasal-pasal kontroversial.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam sidang paripurna mengesahkan rancangan undang-undang tersebut pada 6 Desember 2022.

Menanggapi hal tersebut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Makassar meminta DPR RI agar segera mencabut pasal-pasal karet, Minggu, 1 Januari 2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami menilai ada progres yang baik dari DPR dan pemerintah dalam pengesahan RKUHP ini. Namun, banyak hal yang perlu dicermati dengan baik dan teliti kembali,” ujar Muh Imran Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Makassar dalam ‘Dialog Kebijakan Publik’ di Sekretariat KAMMI Makassar.

“Kami minta pasal-pasal karet dan pasal-pasal yang bermasalah agar segera ditinjau kembali,” terangnya.

Di antara pasal yang dinilai bermasalah adalah pasal soal penghinaan kepada Presiden/ Wakil Presiden dan lembaga negara karena disinyalir akan mempersempit ruang kebebasan berpendapat.

“Delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ini sebenarnya pernah diujicobakan dan diputus oleh MK berdasarkan putusan 013-022/puu-iv/2006. Alasannya karena dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945,” papar Resmi Safitri Alumnus Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

“Ini juga dapat mempersempit ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi kita dalam alam demokrasi,” tegasnya.

Selain itu, pasal lainnya yang disorot oleh KAMMI Daerah Makassar adalah pasal soal tindak pidana korupsi.

Menurut Resmi Safitri, pasal 603 dan 604 yang merupakan pasal tindak pidana korupsi disharmoni dengan produk hukum yang lebih khusus yaitu UU Tipikor karena dalam hukum pidana berlaku asas lex posterior derogat legi priori. Maka sebaiknya KUHP konsisten dengan ketentuan peraturan yang telah ada sebelumnya.

“Pasal ini tidak selaras dengan pasal yang tertera dalam UU Tipikor. Karena asas hukumnya mengatakan lex posterior derogat legi priori. Artinya, peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama,” jelasnya.

“Dalam UU Tipikor sanksi bagi pelaku korupsi dipidana selama paling singkat 4 tahun. Di KUHP baru ini cuman 2 tahun. Jadi, ada pengurangan sanksi,” urai Resmi.

Karena itu, sambungnya, tidak seharusnya hukuman bagi pelaku korupsi diringankan. Justru seharusnya diberi sanksi seberat-beratnya. []

Berita Terkait

Tom Lembong Bolak-Balik Disebut Gibran Ketika Debat
Anies Siap Sapa Masyarakat Bone dan Barru, TPD AMIN Ingin JK Turut Hadir
Bawaslu Maluku Gelar Rapat Pleno untuk Membahas Dugaan Pelanggaran Gibran
Prabowo Subianto : Air Susu Dibalas Air Tuba, Sebut Kesetiaan Seperti Anjing yang Diberi Makan
Doktor Ilmu Politik Universitas Kebangsaan Malaysia Dilantik Jadi Sekretaris KPU Provinsi Maluku
Gelora Bone Gelar Gelora Camp di Bulu Tanah Sambut HUT Gelora dan Sumpah Pemuda
Iwan Siap Rebut Satu Kursi DPRD Provinsi Dapil 7 Sulsel
Pasca Bubarnya B-120, NU & Aktivis Siap Bersinergi dengan TNI-Polri Wujudkan Kamtibmas Kota Makassar

Berita Terkait

Senin, 22 Januari 2024 - 10:42 WITA

Tom Lembong Bolak-Balik Disebut Gibran Ketika Debat

Selasa, 16 Januari 2024 - 12:50 WITA

Anies Siap Sapa Masyarakat Bone dan Barru, TPD AMIN Ingin JK Turut Hadir

Sabtu, 13 Januari 2024 - 14:58 WITA

Bawaslu Maluku Gelar Rapat Pleno untuk Membahas Dugaan Pelanggaran Gibran

Jumat, 12 Januari 2024 - 14:27 WITA

Prabowo Subianto : Air Susu Dibalas Air Tuba, Sebut Kesetiaan Seperti Anjing yang Diberi Makan

Minggu, 5 November 2023 - 20:24 WITA

Doktor Ilmu Politik Universitas Kebangsaan Malaysia Dilantik Jadi Sekretaris KPU Provinsi Maluku

Selasa, 31 Oktober 2023 - 07:51 WITA

Gelora Bone Gelar Gelora Camp di Bulu Tanah Sambut HUT Gelora dan Sumpah Pemuda

Rabu, 28 Juni 2023 - 08:47 WITA

Iwan Siap Rebut Satu Kursi DPRD Provinsi Dapil 7 Sulsel

Minggu, 28 Mei 2023 - 22:12 WITA

Pasca Bubarnya B-120, NU & Aktivis Siap Bersinergi dengan TNI-Polri Wujudkan Kamtibmas Kota Makassar

Berita Terbaru

Edukasi

Seperti Apa Kebahagiaan dan Cinta Itu?

Senin, 29 Apr 2024 - 17:54 WITA