KAMMI Makassar Sebut UU IKN Berpotensi Inkonstitusional, Minim Partisipasi Publik

Selasa, 15 Februari 2022 - 10:23 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Talamus.id, Makassar – Wacana pemindahan Ibukota Negara menuai pro-kontra di tengah-tengah publik. Salah satunya datang dari Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Makassar Agung Wahyudi.

“UU IKN ini minim partisipasi publik. Kita lihat juga proses pembahasannya terbilang sangat cepat, hanya 42 hari,” jelasnya.

Tanggapan tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan Media Promosindo dengan Tajuk “Efek Ekonomi Terhadap Perpindahan Ibukota”, Selasa, 15 Februari 2021.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, rencana pemindahan Ibukota ini tidak memiliki legitimasi yang kuat. Selain rendahnya partisipasi publik juga karena tidak punya landasan hukum yang kuat.

“Saya baca pemindahan Ibukota ini tidak ada dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiona) 2020-2025 yang diatur dengan UU. Rencana ini datang dari pemerintah dengan Keputusan Presiden yang dikeluarkan sehingga secara legalitas juga berpotensi inkonstitusional,” terang Agung.

“Seharusnya keputusan presiden tidak berbeda dengan UU yang secara hirarki lebih di bawah,” sambungnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) menganggap bahwa Ibukota Negara perlu segera dipindahkan menimbang kepadatan penduduk yang sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa khususnya di Jakarta.

“Tentu pelaksanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara tidak seperti lampu Aladdin, tetapi dilakukan secara bertahap dan dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang Indonesia 2045,” terang Suharso Monoarfa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) melalui YouTube Parlemen Channel, dikutip pada Selasa (15/2/2022).

Selain itu, rencana pemindahan Ibukota Negara ini juga merupakan upaya pemerintah melakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang selama ini terkesan sangat “Jawasentris”. []

Berita Terkait

Cara Masak Sarden Simple dan Lezat
Cara Aktivasi Akun Siakba kpu go id
Utara Makassar Siap Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran
Waduk Nipa-nipa Berstatus Waspada! Warga Makassar Siaga Banjir
Ketahui Cara Melapor Konten Negatif ke Kemenkominfo
Susut Karena Tergosok 3 Huruf
Cut cut Wallpaper
Kabar Bahagia! Pj Bupati Takalar Pastikan Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 4 Cair Pekan ini

Berita Terkait

Rabu, 7 Februari 2024 - 12:16 WITA

Cara Masak Sarden Simple dan Lezat

Rabu, 7 Februari 2024 - 07:31 WITA

Cara Aktivasi Akun Siakba kpu go id

Selasa, 30 Januari 2024 - 10:12 WITA

Utara Makassar Siap Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Jumat, 26 Januari 2024 - 18:20 WITA

Waduk Nipa-nipa Berstatus Waspada! Warga Makassar Siaga Banjir

Jumat, 12 Januari 2024 - 06:18 WITA

Ketahui Cara Melapor Konten Negatif ke Kemenkominfo

Kamis, 4 Januari 2024 - 11:48 WITA

Susut Karena Tergosok 3 Huruf

Senin, 1 Januari 2024 - 12:10 WITA

Cut cut Wallpaper

Rabu, 20 Desember 2023 - 20:16 WITA

Kabar Bahagia! Pj Bupati Takalar Pastikan Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 4 Cair Pekan ini

Berita Terbaru

Teknologi

Nubia Red Magic 9 Pro: Raja Baru Smartphone Gaming

Senin, 26 Feb 2024 - 14:51 WITA

Hiburan

Profil Dan Biodata Anggota Tws, Boyband Dari Pledis

Senin, 26 Feb 2024 - 14:40 WITA